undang undang nomor 35 tahun 2009. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, e. undang undang nomor 35 tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1. Permufakatan jahat dalam Pasal132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu elemen penting dalam undang-undang tersebut untuk dapat menjerat pelaku kejahatan narkotika yang terdiri dari dua orang atau lebih atau bahkan terorganisir, namun faktanya penerapan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan. PP: 109:. 00,- (delapan ratus juta rupiah). -35. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR . PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Disampaikan oleh Drs. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. Diunduh 35 kali; Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat . S. 1. Semolowaru No. Undang-undang (UU) NO. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Asad Bin Muhammad Ismail tersebut diatas,. Setidaknya terdapat 38 (tiga puluh delapan) pasal yang mengandung ketentuan pidana dalam undang-undang ini, dengan 7 (tujuh) di antaranya mengancamkan pidana mati. Halaman ini telah diuji baca. TENTANG . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. Selain itu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika cenderung dipidana penjara dibandingPasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Hukum Positif Indonesia-Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:. Dalam proses inilah memiliki. “ -Voltaire Didalam Undang Undang Nomor 35 t. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). 2009 download: 66 naskah akademis ruu tentang standardisasi nasional. Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis “UU 35/2009,” atau “UU Narkotika. . . 35 Tahun 2009. Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. d. 2009. SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG –UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA . 6 1. Status | Peraturan terkait | Sejarah. UU No. Dalam Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika disebutkan bahwa: di bagian Ketentuan Penutup. Sebelum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 . Sedangkan faktor - faktor yang menghambat berjalannya proses implementasi pasal 105 Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Prof. 18 October 2013; Undang-Undang; Dilihat 664 kali. No. 36 Tahun 2009 yaitu : Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar. 211, TLN NO. 3. Download: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8)BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14)BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34)BAB VI Peredaran (Pasal 35 – Pasal 44)BAB…e. BudiAuliaSetiawan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seringkali dipakai penuntut umum. 35/2009 dan fenomena pen-egakan hukum terhadap UU No. . Nomor: 35/M-DAG/PER/7 /2013 . Diunduh 2797. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan. Apabila subjek hukum, dapat memenuhi Unsur. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. perubahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Mengingat : 1. May 9, 2011 · <p>Apa yang dimaksud penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129 huruf a, dan c jo pasal 132 dan pasal 137 UU RI No. 000,00 (delapan miliar. Berlaku, dan Mengubah. 22 Tahun 2009 Tentang. Jul 29, 2010 · banyak Rp10. 000,00 (sepuluh miliar rupiah). 35 Tahun 2009 negara kita memberlakukan Undang. Jenis Dokumen:. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik. SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG –UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA . Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, lihat di sini. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; v. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-UndangUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ac. Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika sendiri telah ada sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (“UU Narkotika”). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. 2. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik. KETENTUAN PENUTUP. (Pembimbing I) dan Dr. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami makna percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena percobaan diketegorikan sebagai delik yang belum sempurna. Teman-teman IASJJ, CAKOPIT, kelas B FH UII, MH UII Angkatan 27, Dix-C, TM 158 dan keluarga besar YAIYALAH yang selama ini menjadi. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. 35 tahun 2009 narkotika (20) Undang undang narkotika 1997. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, TambaLembaran. Ask AI. sh@gmail. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sofia Zahara, dkk, “Penyalahgunaan Napza Dalam Dunia Entertainment”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 3. HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA1 Oleh: Chartika Junike Kiaking2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat. PELAYANAN PUBLIK . NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dapat dilihat struktur dari Undang-undang pada tabel berikut :2 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143. Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Men. 35 Tahun 2009. 65 2. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak tahun 2009 tersebut dianggap kurang memberikan output. dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. Pada Putusan Nomor 909/Pid. Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10. PRESIDEN REPUBLIK. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Mengubah : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Secara umum UU. 2015. Apa yang dimaksud penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129 huruf a, dan c jo pasal 132 dan pasal 137 UU RI No. 000 (enam ratus juta rupiah) dan pidana paling. 800. (Studi Putusan No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 6 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Undip cet. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Unduh. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . undang-undang republik indonesia. Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; Narkotika Golongan III; Narkotika Golongan I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5062); 3. Indonesia Nomor 5062); 2. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. - 8 - Pasal 9. PUTUSAN Nomor 4/PUU-X/2012. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2): 86 - 95. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,. Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Mengingat : 1. UU No. Pengaturan. UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Status: Hanya untuk pelanggan Narkotika Ditetapkan: 12 Oktober 2009 Berlaku: 12 Oktober 2009 Sembunyikan. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019 ini adalah Andi alias Aket bin Liu Kim Liong yang menguji Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35/2009. NOMOR : 35 Tahun 2009 2009 2009 TANGGAL : 12 Oktober 2009 9 Juli 2009 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ttg Narkotika. Formulasi Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. e. c. Pengertian. Diunduh 2797. Santi Warastuti 3. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila memperhatikan susunan bentuk surat dakwaanPenuntut Umum adalah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, e. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. Bagaimanakah Bentuk perlindungan 2 Bagir manan, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. Undang-undang (UU) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hal itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung. 2010/No. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak tahun 2009 tersebut dianggap kurang memberikan output yang maksimal. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. U. c. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, danDownload Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan di situs infoasn. Mar 31, 2022 · PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Disampaikan oleh Drs. Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seringkali dipakai penuntut umum. Per kbpom no 32 tahun 2013 tentang ahp narkotik. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) NO. A. Narkotika yang disebut-sebut baru ini memang belum masuk dalam lampiran undang-undang narkotika. tercantum dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan. Sedangkan hukuman pidana bagi. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu, diuraikan praktik penanganan kasus narkotika/prekursor narkotika mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di. 35 Thn. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Huk um Pidana, Jurnal Ilmiah . 000. Foto Humas/Ganie. 2007/NO. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. 35 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor : 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,. pdf/6. ” 2Pasal 4 UU 35/2009 berisi tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: a. Penumpang adalah orang yang berada di KendaraanUU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. , keputusan perubahan pada Undang-Undang Narkotika berada di Komisi III DPR RI, namun perkembangan terakhir terdapat rencana untuk dilakukan penggabungan terhadap. 36 Tahun 2009 yaitu : Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur. KETENTUAN PENUTUP. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jenis narkotika dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan, yaitu : a) Jenis Narkotika Golongan I : adalah jenis. H 1.